Profil

Foto saya
Nama Lengkap : SADARESTUWATI, Hj, SP. No. Anggota : A-388. Tempat Lahir : Jombang. Tanggal Lahir : 26 July 1970. Suami : Ir.H. Masykur Affandi, M.MA. Jenis Kelamin : Wanita. Komisi : V. Dapil : Jatim 8. Jabatan di Fraksi: Anggota. Jabatan di DPR-RI: Anggota Komisi V, anggota BURT, Bendahara POKSI Fraksi PDIP. Pansus : Panja RUU Rumah Susun, Panja Kereta Api. Jabatan di MPR-RI: Anggota. Jabatan di Partai: Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jatim. Perolehan Suara pada Pemilu 2009 : 117.193 Suara

25.7.11

Sadarestuwati: Kinerja Kemenhub Masih Sangat Mengecewakan

Politikindonesia, 22/7/2011- Kinerja jajaran Kementerian Perhubungan sangat mengecewakan. Selama kurun waktu hampir dua tahun, tidak ada perubahan yang cukup signifikan di kementerian ini dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman di semua moda transportasi.

Setidaknya, demikian pendapat Sadarestuwati, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi persoalan perhubungan mengomentari makin derasnya gugatan berbagai kalangan terkait kinerja Kementerian Perhubungan yang semakin melorot.

“Sebetulnya, sejak awal ribut-ribut reshufle kabinet, saya sudah mengusulkan agar salah satu menteri yang harus di-reshufle oleh Presiden SBY, ialah Menteri Perhubungan. Karena saat itu saya menilai persoalan yang terjadi di Kemenhub lebih disebabkan oleh kurangnya kemampuan leadership sang menteri,” ujar Restu sapaan akrabnya .

Politisi perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Dapil jawa Timur VIII itu, juga menyoroti pola kerja di Kementerian yang dikomandani oleh Fredy Numbery tersebut, dituding lebih banyak menggarap proyek-proyek besar yang tak bermanfaat langsung bagi rakyat dalam penyediaan moda transportasi yang nyaman dan aman.

Lantas, apa solusi yang harus diambil jajaran Kemenhub untuk lebih menggenjot kinerjanya? Bagaimana dengan usulan agar Presiden SBY mengganti Menteri Perhubungan? Perempuan kelahiran Jombang, Jawa Timur, 26 Juli 1970 itu mengurai jawabannya dalam suatu wawancara dengan Mirza Fichri dari politikindonesia.com, Jum’at (22/07). Berikut petikannya.

Bagaimana pandangan anda tentang kinerja Kementerian Perhubungan, terkait banyaknya keluhan dari berbagai pihak?

Kalau melihat semakin semrawutnya berbagai persoalan yang timbul di sektor perhubungan negeri ini, baik persoalan perhubungan di darat, laut maupun udara, saya kira sangat wajar kalau Kementerian Perhubungan mendapat sorotan negatif dari berbagai pihak, terutama oleh teman-teman di Komisi V DPR yang membidangi perhubungan.

Secara pribadi, saya menilai kinerja jajaran Kementerian Perhubungan tersebut sangat buruk. Bayangkan saja, setelah hampir 2 tahun terakhir, tidak ada perubahan yang cukup signifikan di kementerian ini dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman di semua moda transportasi.

Dari kacamata anda, faktor krusial apa yang menyebabkan kinerja kementerian ini tidak membaik?

Menurut saya, hal yang paling sangat memengaruhi terhadap buruknya kinerja Kemenhub ialah lemahnya leadership di kementerian tersebut, dalam hal ini menterinya. Nah, akibat lemahnya faktor kepemimpinan tersebut, membuat instansi ini tak memiliki program kerja yang jelas dan fokus terhadap pembenahan sektor transporatsi tanah air.

Akibat lain yang ditimbulkan, yaitu lemahnya koordinasi diantara para pejabatnya. Jadi, jangan heran jika kondisi tersebut semakin memperparah penanganan masalah-masalah transportasi tersebut. Yang ada, program kerja yang dilaksanakan di liongkungan Kemenhub, lebih banyak proyek-proyek besar yang hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat kebanyakan.

Kalau melihat akar masalahnya, berarti solusinya adalah mengganti menteri perhubungan?

Kami dari Komisi V DPR, khususnya saya, sudah sejak awal adanya ribut-ribut reshuffel kabinet tempo hari, sudah mengusulkan kepada Presiden SBY agar mengganti lima orang menterinya yang memble. Nah, salah satu yang kami rekomendasikan untuk segera diganti ialah Menteri Perhubungan tersebut.

Namun, rupanya Presiden tak begitu mau mendengar saran dari kami. Padahal, saran kami tersebut terbukti sesuai dengan hasil laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Jadi, apakah untuk memperbaiki kinerja Kemenhub, saat ini menterinya harus tetap diganti?

Dengan massa pemerintahan SBY yang sudah setengah jalan ini, saya kira sudah agak terlambat mengganti menteri perhubungan. Hal yang mungkin dilakukan ialah, bagaimana Presiden SBY mendorong lebih keras lagi atau menggenjot kinerja pembantunya tersebut, sehingga dapat menyelesaikan berbagai program kerja yang sesuai dengan visi dan misi kementerian perhubungan dalam menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman bagi segenap rakyat.

Sebetulnya persoalan apa saja yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Kemenhub?

Sebetulnya, banyak sekali pekerjaan rumah sektor perhubungan yang hingga kini masih terbengkalai. Misalnya saja, tentang proyek pengadaan track atau rel ganda hingga ke Surabaya. Sampai kini program yang digadang-gadang sejak awal kabinet ini terbentuk, ternyata hanya menjadi wacana dan tak pernah berjalan. Padahal, proyek inilah yang sangat ditunggu oleh masyarakat kita, terlebih dalam menghadapi musim mudik lebaran nanti.

Hal penting apa yang ingin Anda sampaikan untuk membenahi carut marutnya kinerja di Kemenhub?

Seperti yang saya kemukakan tadi, dengan masa kekuasaan Presiden SBY yang sudah setengah jalan ini, tampaknya sudah tidak mungkin mengganti Menteri Perhubungan yang memang kinerjanya cukup parah tersebut. Karena itu, solusinya ialah Presiden harus mendorong dan menggenjot lebih kencang lagi menteri perhubungan dan jajarannya agar bekerja lebih keras lagi, terutama dalam merealisasikan berbagai proyek di instansinya yang berujung pada kebutuhan rakyat banyak.

Kedua, saya menghimbau agar Menteri Perhubungan harus lebih serius lagi dalam membina segenap stafnya, agar tidak lagi menjadikan kementerian ini sebagai lahan proyek-proyek besar yang hanya menguntungkan segelintir orang saja.

(mz/kap)